AtjehNasionalNews

Ketua Komisi I DPRK Dukung Satpol PP dan WH Lakukan Pengawasan Syariat Islam di Kota Banda Aceh

×

Ketua Komisi I DPRK Dukung Satpol PP dan WH Lakukan Pengawasan Syariat Islam di Kota Banda Aceh

Sebarkan artikel ini

Banda Aceh – Personil regu Kalong Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh melakukan patroli pengawasan rutin dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh pada Senin (21/6/2021) malam.

Menjelang tengah malam sekitar pukul 23.20 WIB regu Kalong Satpol PPWH Kota Banda Aceh menuju kawasan Simpang Surabaya, pada saat melewati turunan fly over menuju Lueng Bata, terlihat ada salon yang masih beroperasi. Salon ini sering beroperasi sampai larut malam dan sudah sering kali diingatkan oleh petugas Satpol PPWH untuk menutup usahanya namun pihak salon sering tidak patuh dan malahan melawan petugas yang memberi teguran.

Penghinaan dan caci maki terhadap personil Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh saat melaksanakan tugas oleh pemilik salon dan para pekerjanya adalah bentuk perlawanan terhadap pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh.

Menindaklanjuti kasus tersebut, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Dr Musriadi Aswad MPd selaku mitra kerja Satpol PP dan WH akan mendukung petugas dalam melaksanakan tugas pengawasan Syariat Islam di Kota Banda Aceh.

“Kami tidak ragu, jika dalam penegakan syariat kami selaku Ketua Komisi I DPRK akan berdiri didepan bersama Petugas Satpol PP dan WH, karena ini sejalan dengan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh,” ujar Dr Musriadi Aswad.

Begitupun, dalam pengawasan dan penegakan Syariat Islam, tentu dukungan semua pihak terhadap Satpol PPWH Kota Banda Aceh dalam mencegah pelanggaran syariat Islam dan pelanggaran ketertiban umum lainnya adalah tanggung jawab semua stakeholder di Kota Banda Aceh.

Kembali kepada kasus tersebut, Musriadi menerangkan bahwa ini tidak bisa dibiarkan dan harus ada sanksi hukum yang tegas terhadap mereka sebagai efek jera. Sanksi hukum yang tegas kepada pihak-pihak yang tidak menghargai aturan atau mereka yang melanggar aturan khususnya aturan syariat Islam perlu dilaksanakan.

Selain itu, ia juga mendesak OPD terkait agar segera mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang syarat dan mekanisme usaha hiburan tersebut. Karena keberadaan tempat-tempat usaha illegal tersebut sangat berdampak bagi ketenteraman dan ketertiban masyarakat di sekitarnya.

Oleh karenanya, Musriadi juga mengajak pihak gampong dan seluruh masyarakat harus ikut mengawasi semua usaha termasuk salon yang terindikasi adanya pelanggaran Syariat Islam di wilayah Kota Banda Aceh.

“Kita perlu mendukung bahkan semua pihak terhadap Satpol PPWH Kota Banda Aceh dalam mencegah pelanggaran syariat Islam dan pelanggaran ketertiban umum lainnya. Ini juga harus menjadi tanggung jawab semua stakeholder di Kota Banda Aceh,” pungkas Dr Musriadi Aswad MPd yang juga Politisi Partai Amanat Nasional (PAN). (And)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *