AtjehNasionalNews

Tokoh Masyarakat Sabang Minta Pj Gubernur Lakukan Restrukturisasi Manajemen BPKS

×

Tokoh Masyarakat Sabang Minta Pj Gubernur Lakukan Restrukturisasi Manajemen BPKS

Sebarkan artikel ini

Banda Aceh I Setelah sekian lama sempat senyap. Kini, tokoh dan elemen masyarakat Sabang kembali bersuara. 

Ini terkait usulan mereka kepada Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Achmad Marzuki, untuk segera melakukan perbaikan (restrukturisasi) manajemen Badan Penguasaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang.

Maklum, jika tak elok disebut prihatin, bolehlah dikata sebagai aspirasi. Makanya, mereka mengirim surat kepada Pj Gubernur Aceh tanggal 24 Agustus 2022.

Surat ini ditandatangani tujuh elemen yaitu; Ketua Forum Keuchik Sabang, Adnan Hasyim (Ayah Nan), Panglima Laot Sabang (Ali Rani) serta Ketua Buruh Pelabuhan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Sabang (Amrun).

Selain itu ada nama tokoh masyarakat Sabang, Syafaruddin, pengusaha (importir/eksportir), Merita, Organda Sabang (Fuad) serta Martini (konsumen). Tembusannya disampaikan kepada Ketua DPR Aceh.

Nah, surat yang berisi enam poin itu menceritakan kondisi BPKS Sabang, termasuk proses rekrutmen manajemen BPKS dari tahun 2018 lalu hingga penunjukkan Junaidi, mantan Kepala Dinas Perhubungan Aceh oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

“Tak hanya itu, kami juga berpendapat tak perlu lagi adanya Badan Pengawas. Lebih baik dihapus karena sudah ada Satuan Pengawas Internal. Termasuk seluruh deputi yang ada,” tegas Ayah Nan kepada media ini, Minggu, 4 September 2022 sore.

Dia juga membenarkan jika surat tersebut dikirim pihaknya kepada Pj Gubernur Aceh. “Kami benar-benar adanya perhatian serius dari Pak Pj Gubernur terhadap nasib rakyat Sabang,” kata dia.

Menurut Ayah Nan, sejak dipimpin Said Fadhil, Razuardi, Iskandar Zulkarnain hingga Junaidi, tak ada konsep yang jelas terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat Sabang.

“Kecuali saat dipimpin Said Fadhil ada kegiatan pemasukan barang dari luar negeri ke Sabang, Tapi, di era kepimpinan tiga lainnya, sama sekali tidak melakukan kegiatan apa pun, kecuali melakukan perjalanan dinas. Jadi, dapat disimpulkan ketiga pimpinan itu gagal melaksanakan tugasnya, sesuai fungsi kawasan seperti; perdagangan dan industri, kepelabuhanan, perikanan dan pariwisata,” ungkap Ayah Nan.

Ketika ditanya apa tujuan dari surat tersebut, Ayah Nan mengaku. “Ini untuk perubahan dan kemajuan ke depan, sesuai amanah Undang-Undang No:37 Tahun 2000 dan UU No:11/2006, tentang Pemerintah Aceh serta Peraturan Pemerintah No: 83, tentang pelimpahan kewenangan. Akankah aspirasi ini disahuti Pj Gubernur Aceh? Kita tunggu.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *