Banda Aceh – Direktur Utama PT. LKMS Mahirah Muamalah Syariah, T Hanansyah mengatakan, secara teoritis peran LKMS bertindak sebagai lembaga keuangan dan lembaga sosial yang mampu memberdayakan masyarakat kecil dan mengatasi masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan dll.
Dikatakannya, dalam praktek empirisnya peran LKMS sudah maksimal memposisikan diri sebagai lembaga keuangan dan sosial. Pemerintah sebagai representasi negara, secara konstitusional bertanggungjawab terhadap kondisi kemiskinan dan ketidakadilan di dalam masyarakat Indonesia.
Hal ini, tambahnya, telah termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…”.
Menurut Hanan, ini berarti bahwa pemerintah harus mengerahkan segala daya upaya dan dengan segala biaya (all out and at all cost) untuk menyejahterakan rakyat dalam suasana yang berkeadilan. Jika kenyataannya pada saat ini angka kemiskinan masih tinggi dan indeks gini juga terus meningkat yang mencerminkan disparitas pendapatan (income disparity) dan ketidakadilan distributif (distributive injustice), maka pemerintah lah yang terutama harus bertanggungjawab untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat.
Ditambahkannya, LKM/LKMS dalam Pengentasan Kemiskinan Lembaga keuangan sebagai salah satu lembaga yang berperan dalam pembangunan nasional khususnya Kota Banda Aceh dalam sektor ekonomi, diartikan secara luas sebagai perantara pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak yang kekurangan dana (lack of funds) sehingga peranan dari lembaga keuangan yang sebenarnya yaitu sebagai perantara keuangan masyarakat (financial intermediary).
“Kemudahan memperoleh modal akan berdampak positif pada pertumbuhan usaha-usaha keluarga miskin yang mandiri. Hal ini akan diikuti dengan peningkatan pendapatan sehingga taraf kehidupannya sebagai rumah tangga sangat miskin (RTSM), rumah tangga miskin (RTM), atau rumah tangga hampir miskin (RTHM) akan meningkat,” katanya seraya menambahkan, terlebih jika mencermati kondisi Aceh, pemenuhan modal usaha bagi keluarga miskin lebih mendesak dibutuhkan. Pinjaman dalam bentuk kredit kecil dan mikro merupakan upaya yang tepat dalam menangani dan mengentaskan kemiskinan.
Hal ini, tambahnya lagi, mengingat bahwa kunci pemberdayaan keluarga miskin adalah menjadikannya sebagai wirausaha yang tangguh. Oleh karena itu, program subsidi keuangan dengan jenis pinjaman mikro terutama untuk masyarakat berkategori miskin tetapi memiliki kegiatan ekonomi (economically active working poor) dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (lower income) adalah inisiatif sekaligus stimulus hadirnya pelaku ekonomi yang mandiri.
“Melalui kredit usaha kecil dan mikro, diharapkan akan lahir dan berkembang pengusaha-pengusaha kecil di berbagai lapisan masyarakat. Ini berarti sesuai dengan perspektif keadilan.
John Rawls bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk dapat mengakses sumber ekonomi sehingga keadilan di dalam masyarakat bisa dicapai,” ungkapnya Rabu (07/07/2021).
Dikemukakannya, LKM sebagai lembaga keuangan alternatif dapat memainkan peran dan fungsi strategis tidak saja pada permodalan bagi usaha keluarga miskin, tetapi lebih jauh pada peningkatan taraf hidup rakyat.
LKMS Mahirah, tambahnya lahir dan berdiri dimana dimasa kepemimpinan Bapak Amin Zainal yang lahir dari Rakyat dan untuk rakyat, telah memberi ruang akses modal bagi Masyarakat dan membantu para pedagang dan umkm di Banda Aceh sehingga hari ini telah banyak wirausaha baru muncul dan berkembang sebagai sebuah usaha ekonomi baru dan telah banyak masyarakat kelas bawah terhindar dan tidak lagi berurusan dengan rentenir 47.
Pedagang Mie di Taufik Lampineung, Ismail yang sangat terbantu dengan bermitra bersama Mahirah mengungkapkan, kemerdekaan ekonomi telah didapatkan oleh masyarakat kelas bawah dengan hadirnya LKMS Mahirah di tengah masyarakat dan dalam kondisi pandemi covid 19.
“LKMS Mahirah telah membuat kekuatan baru bagi UMKM dan usaha rumah tangga untuk bangkit sebagai wujud kepemimpinan Amin Zainal yang merakyat dan sangat membantu masyarakat kelas bawah,” kata Ismail.
Mewakili segenap jajaran PT. LKMS Mahirah Muamalah Syariah, T Hanansyah mengucapkan selamat atas kepemimpinan 4 tahun kepemimpinan Bapak H Aminullah Usman sebagai wali kota dan Bapak H Zainal Arifin sebagai wakil wali kota Banda Aceh.
“Semoga dibawah kepemimpinan Bapak Aminullah Usman dan Zainal Arifin, kesejahteraan rakyat dan UMKM bangkit dan maju gemilang,” tutup Hanan. (And)
